JAKARTA, Lenzanasional – Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikelola secara profesional dan transparan. Menurutnya, hanya dengan tata kelola yang baik, Danantara dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggawira menegaskan bahwa pengurus Danantara harus terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Sebab, sebagai entitas yang mengelola aset negara, Danantara memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan efisiensi.

“Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional. Kita tidak ingin kejadian seperti kasus korupsi 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali,” ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (22/2/25).

Lebih lanjut, Anggawira menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional dalam tubuh Danantara. Ia menyatakan bahwa pemimpin Danantara harus memiliki rekam jejak yang bersih, integritas tinggi, serta bebas dari konflik kepentingan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara benar-benar dilakukan demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Danantara akan segera diterbitkan pada 24 Februari 2025. Menurutnya, badan pengelola ini akan menaungi aset negara dengan nilai mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat (AS). Dengan jumlah aset yang besar, kepercayaan publik terhadap tata kelola Danantara menjadi hal krusial yang harus dijaga.

Dengan adanya desakan dari Hipmi, diharapkan pemerintah benar-benar memastikan bahwa Danantara dikelola dengan standar tinggi agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(**)