Surabaya – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menuntut Pemerintah Kota Surabaya bertindak tegas terhadap aktivitas peleburan emas milik PT Suka Jadi Logam (SJL). Tindakan ini perlu dilakukan jika perusahaan tersebut terbukti mencemari udara dan mengganggu kenyamanan warga Wisma Tengger, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo.

Menurut Cak Yebe, industri yang merugikan warga jelas melanggar hukum. “Apabila asap yang mengganggu kenyamanan warga berasal dari produksi PT SJL, maka aktivitas peleburan emas harus dihentikan. Ini sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya saat inspeksi mendadak, Senin (15/9/2025).

Ia juga meminta Puskesmas setempat segera memeriksa kesehatan warga terdampak polusi. Hasil pemeriksaan medis ini dapat menjadi bukti sah untuk menindak perusahaan. “Jika warga mengalami batuk, sesak napas, atau gangguan kesehatan lain akibat peleburan, itu sudah cukup sebagai dasar hukum,” tegasnya.

Cak Yebe menambahkan, pencemaran lingkungan terjadi ketika zat atau energi masuk ke lingkungan hingga melebihi ambang batas. Selain melanggar UU 32/2009, PT SJL juga berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 6 Tahun 2023, serta Perwali Surabaya No. 99 Tahun 2016 tentang sanksi administratif. “Sanksi bisa berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Jika ada unsur pidana, pemilik dapat dijerat Pasal 374 KUHP dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun,” jelasnya.

Warga Wisma Tengger telah melaporkan bau menyengat sejak November 2024, yang memicu keluhan batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas—terutama pada anak-anak dan lansia. Meski DLH Surabaya sudah memberi peringatan dan Satpol PP melakukan penyegelan Juli 2025, sidak terakhir menunjukkan peleburan emas tetap berlangsung.

Cak Yebe menegaskan akan mengawal kasus ini. “Pemkot harus melindungi hak warga atas lingkungan bersih dan sehat,” pungkasnya.