SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengingatkan agar ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, tetap terjaga di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, kelangkaan Pertalite dapat menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang bergantung pada BBM bersubsidi.
“Jangan sampai Pertalite ini stoknya berkurang atau bahkan kosong. Ini bisa menjadi problem tersendiri bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang memang mengonsumsi BBM bersubsidi,” kata Yona saat ditemui di Surabaya.
Yona menegaskan, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat ini harga Biosolar tetap berada di angka Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.
“Pemerintah sudah jelas memiliki komitmen untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi. Baik Biosolar maupun Pertalite tetap pada harga yang berlaku saat ini,” ujarnya.
Menurut Yona, persoalan utama yang kerap muncul bukan pada harga BBM bersubsidi, melainkan meningkatnya konsumsi dari kelompok masyarakat yang sebenarnya masuk kategori pengguna BBM non-subsidi. Ia menilai fenomena peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mengganggu kuota yang telah disiapkan pemerintah.
“Ketika harga Pertamax naik, kemudian masyarakat menengah atas ikut beralih ke BBM bersubsidi, inilah problem terbesarnya. Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya.
Meski demikian, Yona optimistis stok BBM bersubsidi akan tetap mencukupi selama distribusi dan penggunaannya tepat sasaran. Ia meyakini pemerintah pusat telah memiliki perhitungan terkait kebutuhan dan kuota BBM subsidi secara nasional.
Lebih lanjut, Yona menilai kenaikan harga BBM non-subsidi dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat, termasuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Kalau kemudian masyarakat mulai berpikir untuk melakukan penghematan dan beralih ke transportasi publik, tentu ini menjadi hal yang positif,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar tidak hanya mendorong penggunaan transportasi umum, tetapi juga memastikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna.
Menurutnya, sejumlah layanan transportasi publik di Surabaya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Salah satunya terkait perilaku pengemudi yang dinilai kurang memperhatikan keselamatan penumpang.
“Masalah kenyamanan dan keamanan harus menjadi perhatian. Beberapa kali ada keluhan terkait layanan transportasi publik, termasuk perilaku pengemudi yang dianggap ugal-ugalan. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan rupiah,” ujarnya.
Yona menyebut meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Ia bahkan mengaku siap menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan transportasi massal apabila aspek keamanan dan kenyamanan benar-benar terjamin.
“Kalau ada jaminan rasa aman dan nyaman, tentu masyarakat akan lebih percaya menggunakan transportasi publik. Ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperbaiki kualitas layanan transportasi massal,” katanya.
Selain transportasi umum, Yona juga mendorong kembali gerakan ramah lingkungan seperti bersepeda yang pernah diterapkan di Surabaya pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya penghematan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Terkait kemungkinan tinjauan lapangan mengenai dampak kebijakan BBM dan transportasi publik, Yona menjelaskan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), persoalan transportasi berada dalam kewenangan komisi lain di DPRD Surabaya.
“Kalau soal transportasi dan infrastruktur, itu menjadi ranah komisi yang membidangi. Kami di Komisi A lebih fokus pada aspek pelayanan publik yang diterima masyarakat,” pungkasnya.